Terkini

Powered by Blogger.

PPATK Temukan Pencucian Uang Kepala Daerah, DPR Minta Mendagri Tindaklanjuti

16 December 2019

(foto: ilustrasi/istimewa)

LAMPUNGONLINE - Anggota Komisi II DPR RI, Sodik Mudjahid, meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai praktik pencucian uang hasil korupsi kepala daerah ke kasino di luar negeri.

Ia meminta Mendagri mengklarifikasinya kepada kepala daerah yang dimaksud.

“Mendagri harus memberikan perhatian kepada kasus ini dan minta penjelasan lebih lanjut kepada PPATK. Mendagri harus meminta penjelasan dari kepala daerah atas dasar masukan nama kepala daerah yang dimaksud PPATK,” kata Sodik, dilansir Tempo, Senin, 16 Desember 2019.

Politikus asal Gerindra ini juga meminta PPATK menindaklanjuti penjelasannya, agar informasi yang sudah dipaparkan tidak menjadi isu yang meresahkan dan membuat gaduh.

Ia meminta PPATK menjelaskan, dari mana uang yang diduga dialirkan ke kasino di luar negeri itu didapatkan.

Informasi itu harus dijelaskan apakah betul kepala daerah melaksanakan praktik pencucian uang.

“Perlu penjelasan apakah pola pencucian uang atau melaksanakan judi,” kata dia.

Ia mengklaim Komisi II sudah meminta Kapolri menyelidiki kasus itu lebih dalam, dan menindaklanjutinya secara hukum.

Menurut dia, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga sudah ikut memantau.

Sebelumnya Ketua PPATK Ki Agus Badaruddin dalam acara Refleksi Akhir Tahun di kantornya, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019 menyampaikan temuannya terkait aliran dana ke kasino luar negeri itu.

"PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa Kepala Daerah yang diduga menempatkan dana yang signifikan dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri," kata Badar.

Dalam paparannya, Badar mengatakan penempatan dana di luar negeri merupakan salah satu modus yang kerap digunakan dalam tindak pidana pencucian uang.

Tetapi, Badar tak menjelaskan lebih lanjut mengenai kepala daerah yang diduga melakukan tindakan itu. (*)