Terkini

Powered by Blogger.

Tanda Jempol di Amplop ‘Serangan Fajar’, BPN: Publik Tahu Itu Simbol Capres 01

02 April 2019

 Calon presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo memperkenalkan simbol jempol kampanye baru (ist)

LAMPUNGONLINE.CO.ID – KPK mengakui ada tanda jempol dalam amplop berisi uang untuk ‘serangan fajar’ yang disita dari caleg Golkar Bowo Sidik Pangarso.

Namun menurut KPK amplop itu hanya untuk kepentingan pileg.

Pernyataan KPK tersebut diragukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Publik pun tahu bahwa simbol jempol itu bila dikaitkan dengan pilpres kita kali ini, arahnya ke capres 01. Banyak pendukung 01 kalau foto sekarang ini selalu pakai simbol jempol. Sama dengan pendukung kami. 02, sekarang ini kalau foto di mana-mana selalu pakai simbol dua jari atau simbol dua jari contreng akal sehat,” kata juru bicara BPN, Jansen Sitindaon, kepada wartawan, Selasa (2/4/2019).

Diketahui, calon presiden nomor urut 01 petahana Joko Widodo memperkenalkan simbol kampanye baru kepada seluruh tim kampanye nasional maupun daerah, pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Surabaya, Minggu (28/10/2018).

Simbol kampanye baru pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin tersebut adalah ibu jari alias jempol, sesuai nomor urut 01.

Jansen mengatakan simbol-simbol dalam pilpres kali ini tertanam di benak publik. Bahkan, simbol itu bisa jadi perkara andai ada aparatur sipil negara (ASN) yang memeragakannya untuk kepentingan foto.

“Sebagai contoh kemarin ada enam guru di Tangerang pose salam dua jari hampir diberhentikan. Beberapa waktu lalu ada hakim-hakim PN Jakpus foto dua jari, juga jadi polemik, bahkan Komisi Yudisial sampai turun tangan. Inilah bukti betapa kuatnya simbol-simbol ini sekarang mengarah ke kandidat capres tertentu. Termasuk simbol jempol ini,” jelas Jansen, dilansir detik.

Atas dasar alasan tersebut, dia mempertanyakan keterangan KPK soal tanda jempol di amplop hanyalah untuk kepentingan pileg Bowo Sidik Pangarso.

Untuk diketahui, Bowo Sidik merupakan politikus Partai Golkar yang maju via Dapil II Jawa Tengah.

“Dengan adanya simbol jempol ini, jadi kurang sinkron malah pernyataan KPK jika diduga ini hanya menyangkut pileg semata. Apalagi seperti kita ketahui Bowo Sidik ini caleg nomor urut dua, jadi tidak nyambung dengan simbol jempol yang ditemukan KPK. Harusnya jika di amplop itu ada simbol, ya simbol dua jari, karena di pencalegan dia nomor urut dua,” tukas Jansen.

“Jadi kecenderungannya sangat kuat sebenarnya mengarah ke serangan fajar pilpres juga ini, karena pemilunya bareng ya, sekalian Pileg-Pilpres, mungkin itu pikirannya. Apalagi partai Bowo Sidik ini Golkar memang mendukung pasangan 01,” tambah dia.

Meski demikian, Jansen enggan menduga-duga lebih jauh. Dia berharap KPK bisa bekerja menelusuri lebih jauh perihal cap jempol di amplop perkara Bowo Sidik tersebut.

“Apakah di balik simbol jempol ada perintah dari pihak tertentu atau atas inisiatif pribadi dari Bowo Sidik sendiri, itu yang perlu diusut lebih lanjut. Marilah kita tunggu penyidikan lebih lanjut dari persoalan ini. Biarlah KPK mengusutnya tuntas dan terang benderang. Penting di Pemilu kita ini, baik Pileg maupun Pilpres, mari bersama-sama kita jauhkan politik uang,” imbau politikus Partai Demokrat itu.

Sementara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mengatakan tanda jempol di amplop yang disita dari perkara Bowo Sidik, tak ada kaitannya dengan mereka.

Namun Jubir TKN, Ace Hasan Syadzily, tidak mengerti bentuk tanda jempol di amplop yang disita dari kasus Bowo Sidik Pangarso. Lagi pula, simbol Jokowi-Ma’ruf dikatakan Ace ialah 01.

“Ya, saya pastikan bahwa itu sama sekali tidak terkait dengan TKN atau pasangan 01. Cap jempol itu maksudnya, kita juga tidak mengerti, apa dimaksud dengan cap jempol itu,” kilah Ace.

Sejauh ini KPK memastikan amplop itu terkait pencalonan Bowo sebagai anggota legislatif.

Amplop itu merupakan suap dan gratifikasi yang diduga KPK telah dikumpulkan Bowo. KPK memastikan amplop-amplop itu untuk keperluan ‘serangan fajar’.

“Memang ada stempel atau cap-cap tertentu pada amplop tersebut. Tapi sejauh ini fakta hukum yang ada itu masih terkait keperluan pemilu legislatif,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

“Kalau dugaan keterkaitan dan dugaan penggunaannya amplop-amplop tersebut diduga akan digunakan untuk serangan fajar, untuk kepentingan pemilu legislatif, khususnya pencalegan BSP (Bowo Sidik Pangarso) di Dapil II Jawa Tengah,” kata Febri. (*)

close