Terkini

Powered by Blogger.

Janggal, KPU Diminta Hapus 17,5 Juta Data Dalam DPT

02 April 2019

Adhyaksa Dault (ist)

LAMPUNGONLINE.CO.ID – Mantan Menpora Adhyaksa Dault masih mempersoalkan 17,5 juta pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang dinilai bermasalah.

Dia bahkan meminta pemilih itu dihapus dari DPT.

“Kalau bicara DPT tinggal 15 hari lagi pilpres, tapi jadi perhatian kita bersama, semua koordinasi semua relawan untuk pilpres kita jaga agar pilpres ini bisa luber-jurdil, DPT sampai kemarin rapat dan BPN terus rapat dengan KPU karena 17,5 juta suara yang invalid dan dobel,” kata Adhyaksa Dault saat diskusi di Seknas Prabowo Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).

Diskusi itu bertajuk ‘DPT Bermasalah Ancaman Legitimasi Pilpres’. Selain oleh Adhyaksa, diskusi itu dihadiri Ketum HRS Center Abdul Chair Ramadhan, Dirjen Dukcapil Zuldan Arif Fakruloh, dan Koordinator BMPPAB Marwan Batubara.

Adhyaksa mengatakan 17,5 juta pemilih ini adalah 9% dari total DPT. Karena itu, menurutnya, data pemilih ini harus dihapus.

“Itu 9% kalau dijumlahkan, oleh karena itu kami minta pada KPU, kapan deadline untuk bereskan ini? Dari relawan kami minta supaya ini dihapuskan saja,” ungkapnya, dari kubu Prabowo Subianto, dilansir detik.

Menurut Adhyaksa, masalah DPT ini muncul karena KPU hanya meminta data pemilih usia muda dan pensiunan dari Dukcapil Kemendagri.

Selebihnya, KPU menggunakan data yang lama.

Oleh sebab itu, dia meminta KPU tidak melempar tanggung jawab kepada Dukcapil.

“KPU yang kita tuntut untuk hapuskan 17,5 juta untuk nggak ada lagi, itu bukan urusan Dukcapil lagi. Kami inginkan KPU dan Bawaslu, hapuskan 17,5 juta data DPT itu, jangan lemparkan tangan ke Dukcapil, itu urusan KPU, 17,5 juta itu bukan hal kecil, tapi itu hal besar 9% suara, dihapuskan saja kalau KPU tidak bisa ubah atau perbaiki DPT tersebut,” jelas Adhyaksa.

Sementara itu, Ketum Habib Rizieq Shihab Center, Abdul Chair Ramadhan, mengatakan 17,5 juta data bermasalah di DPT ini bisa merusak legitimasi pilpres.

Dia juga menilai ini bisa berdampak pada kekalahan sistemik salah satu paslon.

“Sebagaimana diketahui mencapai angka yang disinyalir invalid 17,5 juta ini berdampak sistemik bagi kekalahan salah satu paslon atau memenangkan salah satu paslon,” ujar Abdul. (*)

close