Terkini

Powered by Blogger.

Ini Dia 10 Perusahaan 'Raja Proyek' di Lampung

18 February 2015


LAMPUNG - Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Reformasi Evolusi Dinamika Obsesi Masyarakat (LSM Freedom) Lampung, mengendus sepuluh perusahaan hebat yang kerap memenangkan tender proyek, di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Menurut Ketua LSM Freedom Lampung, Ichwan, sejumlah perusahaan tersebut berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang diduga dikendalikan seorang broker proyek di Lampung.

Kesepuluh perusahaan itu, PT Manggala Wira Utama, PT Krakatau Mandiri Makmur, PT Ratu Citra Bahari, PT Rudi Karya Langgeng, PT Haga Unggul Lestari. Selanjutnya, PT Kencana Biru Perkasa, PT Mutiara Bintang Selatan, PT Losaida Abadi Jaya, PT Jasa Utama Kontrindo dan PT Gema Menata Gemilang.

“Sejumlah perusahaan itu seperti kembar siam, selalu bersama dalam mengikuti proses lelang. Jika salah satu di antaranya mendapat jatah paket lelang yang dimenangkan, maka cukup 2 (dua) kawanan lain tampil mendampingi sebagai kandidat,” ungkap Ichwan, melalui rilis, Selasa (17/2/2015).

Sementara, lanjut dia, perusahaan lainnya akan berjaga-jaga jika ada perusahaan di luar lingkaran ikut menawar, maka ketujuh lainya akan menjaring penawaran pada posisi terendah. Menurut Ichwan, segerombolan perusahaan itu bahkan sudah menguasai tender di Lampung sejak tahun 2013 lalu. 

“Berdasarkan hasil pengamatan di situs LPSE Lampung, dalam dua tahun belakangan, sepuluh perusahan itu dipastikan menang dalam setiap tender yang diikuti,” terangnya, seperti dilansir Harianlampung.

Menurut Ichwan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terurai jelas tentang indikasi pelanggaran dalam proses lelang.

Penjelasan pada pasal 83 ayat (1) huruf (e), disebutkan, bahwa sekurang-kurangnya 2 (dua) dari 5 (lima) ciri-ciri persekongkolan tersebut yaitu, terdapat kesamaan dokumen teknis, seluruh penawaran dari penyedia mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali.

Selain itu, adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, dan jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

"Sebenarnya, melihat potensi kecurangan tender itu tidaklah sulit. Bahkan, saya juga yakin bahwa anggota panitia lelang di setiap Unit Layanan Pengadaan itu orang pintar semua, tidak bodoh. Tapi kenapa kecurangan itu bisa terjadi,” tukas Ichwan. (*)